asuransi syariah

Perbedaan Telak Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah makin hari makin memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Jenis asuransi ini dipandang sebagai alternatif yang cocok dengan orang Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam.

Asuransi syariah adalah layanan asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah, yakni ta’awuni atau tolong-menolong dan takafuli atau saling melindungi. Prinsip dari Al-Quran dan hadis ini berlaku buat peserta dan pihak asuransi dengan pembentukan dana bersama. Dana ini disepakati sebagai hibah yang digunakan untuk kepentingan bersama, bukan dimiliki pihak asuransi.

Dalam asuransi syariah, transparansi dan kepastian dijunjung tinggi sesuai dengan kaidah syariah. Proses transaksi menggunakan sistem akad yang mesti disetujui kedua belah pihak. Kegiatan operasional asuransi ini diawasi secara khusus oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Ada juga DSN yang berdiri sendiri dalam perusahaan asuransi syariah.

Selain DSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peraturan yang mengikat terhadap penyedia layanan asuransi syariah. Adapun perkumpulan penyedia asuransi ini adalah Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Asuransi syariah pertama di Indonesia disediakan oleh PT Syarikat Takaful lndonesia pada 1994. Seiring dengan berjalannya waktu, kini hampir setiap perusahaan asuransi konvensional memiliki lini syariah. Setidaknya ada lebih dari 40 perusahaan yang menyediakan asuransi syariah.

Dibanding asuransi konvensional, asuransi syariah memang memiliki sejumlah kelebihan. Hal inilah yang menarik masyarakat untuk menjadi peserta asuransi ini.

(Baca: Ingin Punya Asuransi Mobil? Ini Panduan Lengkap Memilihnya)

Fatwa asuransi syariah yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar kegiatan, antara lain fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah, nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah serta nomor 52/DSNMUI/ III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan fatwa-fatwa itu, ada dua perbedaan telak antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, yakni mengenai rumus premi dan penempatan dana premi.

Asuransi Konvensional

Rumus premi yang berlaku dalam asuransi konvensional adalah jual-beli risiko. Premi yang dibayarkan sebagai harga beli risiko pasti jumlahnya, sementara dana pertanggungan tidak pasti karena tergantung pengajuan klaim atas risiko yang terjadi. 

Peserta rutin membayar premi hingga perjanjian berakhir terlepas dari ada-tidaknya klaim dana pertanggungan. Dalam hal ini, peserta bisa dianggap rugi karena tak bisa memanfaatkan premi yang telah dibayar jika tak pernah mengajukan klaim. Adapun perusahaan asuransi mendapat keuntungan dari situasi tersebut. Hal ini disebut sebagai surplus underwriting.

Tapi bisa juga terjadi hal sebaliknya. Misalnya premi baru dibayar tiga bulan lalu ada klaim karena terjadi sesuatu pada peserta asuransi. Situasi ini disebut defisit underwriting, yakni peserta menangguk untung karena bisa mendapat manfaat penuh asuransi meski baru bayar tiga bulan, sementara pihak asuransi mesti merogoh kocek lebih dalam dari peserta asuransi lain akibat kondisi tersebut.

Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang disebut gharar. Transaksi menurut syariah haruslah pasti dan terjamin.

Ihwal penempatan premi, asuransi konvensional biasanya menempatkan dana ke obligasi atau deposito. Dua instrumen investasi itu berjenis konvensional, sehingga ada unsur riba atas pendapatan berupa bunga dari obligasi dan deposito. Sesuai dengan hukum Islam, riba itu tak boleh ada dalam transaksi finansial apa pun.

(Baca: Asuransi Perjalanan Itu Penting, tapi Pastikan Kamu Tahu Soal Ini Sebelum Daftar)

Asuransi Syariah

Di sisi lain, rumus premi asuransi syariah adalah hibah. Tidak ada praktik jual-beli, melainkan hibah dana kepada peserta asuransi secara kolektif. Premi yang dibayarkan peserta asuransi syariah menjadi milik semua peserta, sehingga bisa digunakan secara bersama-sama.

Maka, ketika ada klaim, tidak ada pihak yang dirugikan lantaran dana premi sudah dihibahkan. Dana peserta yang satu bisa digunakan untuk menutup klaim peserta lain. Demikian juga sebaliknya, sehingga semua peserta saling menanggung. 

Adapun dana premi asuransi syariah ditempatkan di instrumen investasi yang juga dijalankan dengan prinsip syariah. Misalnya obligasi syariah, deposito syariah, atau sukuk syariah. Intinya adalah tidak boleh ada unsur riba atau hal lain yang melanggar kaidah-kaidah syariah.

Jenis asuransi syariah ada berbagai macam, mengikuti jenis asuransi konvensional. Ada asuransi jiwa syariah, asuransi kendaraan syariah, hingga asuransi tempat tinggal syariah.

Jika tertarik memilih asuransi syariah, pastikan layanan yang diberikan cocok dengan kebutuhan. Selain itu, pihak asuransi harus memiliki dewan syariah sendiri dan resmi terdaftar di DSN MUI serta OJK.

Tak perlu sungkan bertanya-tanya dulu ke petugas asuransi untuk menjernihkan hal-hal yang dirasa belum begitu jelas dipahami. Satu hal yang mesti diketahui, asuransi syariah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat muslim. Kalangan nonmuslim juga boleh memanfaatkan layanan ini, asalkan patuh pada segala ketentuan yang berlaku di dalamnya.