spt-tahunan-2019

Lupa Lapor SPT Tahunan 2019? Ini Sanksinya

Sudah bulan Maret, sudah lapor SPT tahunan 2019 buat pajak penghasilan (PPh), belum?

Bagi para karyawan, bulan Maret selalu identik dengan kewajiban melaporkan surat pemberitahuan tahunan alias SPT tahunan pajak penghasilan. 

Tapi, tahukah kamu kalau sebetulnya, wajib pajak sudah bisa lapor SPT tahunan PPh sejak bulan Januari? Namun, tak sedikit yang menunda lapor SPT tahunan PPh hingga jelang tenggat waktu, yakni pada bulan Maret.

Pada dasarnya, setiap wajib pajak memiliki tiga kewajiban utama, yaitu membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP), membayar atau menyetor pajak, dan melaporkan pembayaran pajak menggunakan SPT pajak. Namanya kewajiban, jika tidak dilakukan tentu ada konsekuensinya. 

Tapi, tak sedikit yang bertanya-tanya kenapa tetap harus lapor SPT tahunan PPh padahal penghasilan bulan sudah dipotong pajak oleh perusahaan. Apakah kamu salah satunya?

Memang tak dapat dipungkiri, banyak yang merasa enggan melaporkan SPT tahunan PPh dengan beragam alasan. Mulai dari lupa, mengira prosedur pelaporan SPT tahunan terlalu rumit, hingga menganggap remeh peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Padahal, kewajiban lapor SPT tahunan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak untuk menerapkan self assesment system, dengan  mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan begitu wajib pajak tidak akan merasa dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. 

Selain itu, tak menutup kemungkinan wajib pajak memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Jadi, sekalipun gaji telah dipotong pajak dan disetorkan oleh pemberi kerja, wajib pajak tetap perlu memperhitungkan pajak penghasilan dari pekerjaan sampingan atau penghasilan dari sumber lain. 

(Baca: Jangan Bingung, Yuk Kenali Jenis-Jenis Pajak di Indonesia)

Kapan tenggat waktu pelaporan SPT tahunan 2019?

Periode pembayaran dan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014. Dalam aturan tersebut tercantum bahwa pelaporan SPT tahunan PPh untuk orang pribadi wajib dilakukan paling lama tiga bulan setelah batas akhir tahun pajak atau pada 31 Maret 2019. Sementara, pelaporan SPT tahunan PPh badan usaha paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak atau pada 30 April 2019.

Sebaiknya, lakukan pelaporan SPT tahunan PPh jauh sebelum tenggat waktu yang diberikan untuk menghindari keterlambatan ataupun antrean panjang jika pelaporan SPT tahunan dilakukan secara manual di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Beragam sanksi administrasi tak lapor SPT Tahunan pajak

Bagi wajib pajak yang terlambat bayar pajak akan mendapatkan sanksi sebesar 2 persen per bulan untuk setiap masa pajak. Tapi, jangan lupa, tak hanya lalai bayar pajak yang akan dikenakan sanksi, lalai lapor SPT tahunan juga ada konsekuensi hukumnya. 

Merujuk pada UU No.28/2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan dalam jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Denda sebesar Rp 100 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
  3. Denda sebesar Rp 1 juta untuk SPT pajak penghasilan wajib pajak badan.
  4. Denda sebesar Rp 100 ribu untuk SPT penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Sebagai informasi, SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan secara bulanan pada masa tertentu. Terdapat sembilan jenis SPT Masa, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPN, dan PPnBM, dan Pemungut PPN.

Biar mudah terbayang, berikut ini simulasi perhitungan denda SPT tahunan pribadi:

Pak Bambang adalah wajib pajak  pribadi. Namun pada tahun 2016, Pak Bambang tidak melaporkan SPT pajak penghasilannya. Kemudian di tahun 2017 dan 2018, Pak Bambang melaporkan SPT pajak tepat waktu. Dengan begitu, Pak Bambang harus membayar denda sebesar Rp 100 ribu atas kealpaannya melaporkan SPT tahunan satu kali pada tahun 2016.

Berbeda dengan Pak Bambang, Ibu Susi tidak melaporkan SPT selama tiga tahun berturut-turut. Alhasil, Ibu Susi wajib membayar denda sebesar Rp 300 ribu. 

Sanksi pidana tak lapor SPT tahunan pajak 

Selain sanksi administrasi berupa denda, wajib pajak yang tidak lapor SPT tahunan juga bisa dikenai sanksi pidana, loh. Merujuk pada Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak yang alpa lapor SPT pajak, melaporkan dengan data yang tidak lengkap atau data yang tidak benar, dapat dikenai sanksi pidana jika pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali. 

Namun, jika pelanggaran tersebut adalah yang pertama kali dilakukan, wajib pajak tak akan terkena sanksi pidana, melainkan dikenai sanksi administrasi sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

Wajib pajak yang dibebaskan sanksi tak lapor SPT tahunan

Tak semua wajib pajak akan mendapatkan sanksi jika tidak lapor SPT tahunan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.9/2018 tentang perubahan atas PMK No.243/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), tercantum delapan jenis wajib pajak yang bebas sanksi meski tak lapor SPT tahunan, yaitu:

  1. Wajib pajak pribadi yang telah meninggal dunia.
  2. Wajib pajak pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau tak memiliki pekerjaan.
  3. Wajib pajak pribadi sebagai warga negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia.
  4. Bentuk usaha tetap yang tidak melangsungkan kegiatannya lagi di Indonesia.
  5. Wajib pajak badan atau perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi sekalipun belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Wajib pajak yang mengalami bencana.
  7. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
  8. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(Baca: DJP Online: Cara Lapor SPT Agar Terhindar dari Denda Pajak)

Lapor SPT Tahunan pajak kini praktis dan mudah, jangan sampai terlambat!

Sebagai wajib pajak yang baik, lapor SPT tahunan 2019 untuk pajak penghasilan secara tepat waktu agar tidak perlu menanggung kerugian yang berujung penyelesaian. Zaman sekarang, lapor SPT tahunan pajak bisa dilakukan secara praktis dan mudah. Jadi, tak ada alasan lalai apalagi dengan sengaja enggan lapor SPT tahunan.

Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan dapat dilakukan secara online. Namun, kamu harus memiliki nomor Electronic Filing identification (EFIN) terlebih dulu. Sayangnya, saat ini EFIN hanya bisa didapatkan di di kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat bagi wajib pajak pribadi. 

Tapi tenang saja, prosedurnya cukup mudah dan tak butuh waktu lama. Berikut ini cara mendapatkan nomor EFIN:

  1. Unduh formulir aktivasi EFIN di situs resmi Ditjen Pajak.
  2. Cetak formulir aktivasi EFIN yang telah dilengkapi.
  3. Kunjungi KKP terdekat dengan membawa formulir aktivasi EFIN beserta KTP (asli dan fotokopi) dan NPWP (asli dan fotokopi).
  4. Setelah mendapatkan nomor EFIN, lakukan aktivasi EFIN di situs DJP Online.

Sudah punya EFIN? Sekarang saatnya lapor SPT Tahunan secara online melalui langkah-langkah, berikut ini:

  1. Kunjungi situs DJP Online.
  2. Jika belum pernah mendaftarkan diri sebelumnya, klik daftar di bagian bawah.
  3. Lengkapi data NPWP, EFIN, dan kode keamanan yang tampil pada layar.
  4. Klik Verifikasi.
  5. Selanjutnya, lengkapi kolom nama, alamat email, dan password yang tertera, lalu klik Simpan.
  6. Kamu akan menerima email dari DJP Online berupa link aktivasi akun DJP Online. Klik link yang tertera sesuai petunjuk yang diberikan.
  7. Setelah akun DJP Online aktif, login-lah dengan memasukan NPWP, password, dan kode keamanan.
  8. Pilih menu e-Filing untuk lapor SPT, lalu klik “Buat SPT”.
  9. Pilih formulir yang ditampilkan sesuai dengan profil kamu sebagai wajib pajak.
  10. Siapkan lembar bukti pemotongan pajak dari kantor untuk melengkapi  formulir SPT.
  11. Tahap terakhir, “Kirim SPT” untuk proses verifikasi. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan email notifikasi dari DJP Online tentang SPT yang telah dilaporkan.

Bagaimana? Cukup praktis bukan? Pelaporan SPT tahunan 2019 dapat kamu lakukan kapan dan dimana pun. Jadi, tak ada alasan untuk menunda apalagi tidak lapor SPT tahunan. Daripada berujung terkena sanksi, lebih baik jadi wajib pajak yang taat aturan, bukan?