jenis-jenis-pajak

Jangan Bingung, Yuk Kenali Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Jenis-jenis pajak di Indonesia amat beragam. Setiap jenis pajak itu memiliki aturan sendiri yang mesti ditaati oleh wajib pajak terkait.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung. Kontribusi ini dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi pajak adalah komponen penting untuk menggerakkan negara. Dan sebagai warga negara, kita wajib membayar pajak sesuai dengan aturan undang-undang. Toh, duit pajak itu akan kembali ke warga meski tidak secara langsung. Pajak yang menjadi penerimaan negara akan digunakan untuk mendanai berbagai program yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

Jenis-jenis pajak bisa dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat, terutama lewat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Adapun pajak daerah adalah jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, atau kota.  

Urusan administrasi pajak pusat diselesaikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Adapun administrasi pajak daerah ditangani Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Jenis-jenis pajak pusat

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang ditarik dari perseorangan atau badan usaha atas penghasilan yang didapatkan dalam satu tahun pajak. Adapun penghasilan didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh di dalam atau pun luar negeri dan bisa menambah harta kekayaan. Contoh penghasilan: gaji, laba usaha, honor, hadiah, warisan, dan lain-lain.

Pajak penghasilan masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis pajak, yaitu:

- PPh pasal 21: penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diperoleh dari kegiatan di dalam negeri untuk wajib pajak pribadi.
- PPh pasal 22: penghasilan dari perdagangan ekspor, impor, dan re-impor untuk wajib pajak badan swasta dan badan usaha milik negara.
- PPh pasal 23: penghasilan atas modal, jasa, hadiah, atau penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.
- PPh pasal 25: pembayaran pajak terutang secara angsuran atau kredit pajak.
- PPh pasal 26: penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
- PPh pasal 29: pembayaran pajak terutang karena adanya kurang bayar pada pembayaran sebelumnya.
- PPh pasal 4 ayat (2): pajak yang mesti dibayarkan pada tahun pajak, tidak boleh diutang atau dibayar secara kredit.

(Baca: Ini Cara Membuat NPWP Online dan Manual. Mudah Tanpa Ribet!)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah jenis pajak yang ditarik lewat pengusaha atau perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas konsumsi barang/jasa kena pajak di Indonesia. Jenis pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir, baik pribadi maupun badan usaha. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang yang dikategorikan mewah. Barang tersebut mencakup non-kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk memperlihatkan status, atau berpotensi mengganggu kesehatan/ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Jenis pajak ini dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi, dan berkas lain yang memuat jumlah uang tertentu. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah jenis pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan di wilayah Indonesia. Meski termasuk pajak pusat, penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah.

Jenis-jenis pajak daerah dibedakan menjadi dua berdasarkan wilayahnya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Tarif jenis-jenis pajak di atas bervariasi sesuai dengan objek pajak. Tarif selengkapnya bisa didapatkan dari Undang-Undang Perpajakan.

(Baca: Gaji Rp 10 Juta, Baiknya Beli Rumah atau Mobil Dulu?)

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor: pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor setiap setahun sekali. Tarif: 2 persen untuk kendaraan pertama, naik 0,5 persen untuk setiap kepemilikan berikutnya.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: pajak atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor baik itu lewat jual-beli, pertukaran, hibah, atau warisan. Tarif: 10 persen untuk pengalihan pertama dan 1 persen untuk berikutnya.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif: 5 persen.

4. Pajak Air Bawah Tanah: pajak atas pemanfaatan air bawah tanah di wilayah sesuai dengan ketentuan. Tarif: 20 persen.

5. Pajak Rokok: pajak atas komoditas rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Pajak rokok dibayar wajib pajak secara otomatis ketika membeli rokok. Tarif: 10 persen.

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel: pajak yang dikenakan atas hotel atau tempat penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 10 unit. Tarif: 10 persen.

2. Pajak Restoran: pajak yang dipungut atas pelayanan restoran, dibebankan kepada konsumen. Tarif: 10 persen.

3. Pajak Hiburan: pajak yang ditarik atas kegiatan tempat hiburan di mana ada pungutan di dalamnya. Tarif: 0-35 persen, tergantung jenis hiburan.

4. Pajak Reklame: pungutan atas alat, benda, alat, media, atau perbuatan yang dirancang menarik perhatian umum demi tujuan komersial. Tarif: 25 persen dari nilai sewa reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan: pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan PLN atau sumber lain. Tarif: 1,5-3 persen.

6.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: pajak atas kegiatan pengambilan batuan non-logam, misalnya batu granit dan batu kapur. Tarif: 25 persen untuk mineral non-logam dan 20 persen untuk batuan.

7. Pajak Parkir: pungutan atas usaha parkir di luar badan jalan yang mampu menampung minimal 10 kendaraan roda 4 atau 20 kendaraan roda 2. Tarif: 20 persen.

8. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: jenis pajak ini dipungut atas perolehan bangunan dan/atau tanah lewat jual-beli, pertukaran, warisan, hadiah, dan lain-lain. Tarif: 5 persen dari nilai bangunan/tanah.

9. Pajak Pajak Air Tanah: pajak atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Tarif: 20 persen.

10. Pajak Sarang Burung Walet: pajak atas pengambilan sarang burung walet. Tarif: 10 persen.

Selain berdasarkan instansi pemungutnya, jenis-jenis pajak bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan cara memungutnya, yakni pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung dibayarkan langsung oleh wajib pajak, sementara pembayaran pajak tak langsung bisa dialihkan.

Contoh pajak langsung adalah PPh, PBB, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun pajak tak langsung antara lain PPN. Pajak langsung umumnya dibebankan kepada wajib pajak pribadi, sedangkan pajak tak langsung untuk badan usaha.

Kenali dan Taati

Itulah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Kenali setiap jenis pajak agar tidak keliru memahaminya. Selain itu, taati aturan pembayaran agar terhindar dari masalah berupa sanksi pajak, terutama akibat lalai melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Pungutan pajak diambil untuk kepentingan bersama. Memang, nyatanya di lapangan masih banyak masalah meski pajak rutin dibayarkan. Belum lagi penyelewengan alias korupsi yang dilakukan pegawai pajak.

Terlepas dari hal-hal yang tidak dikehendaki itu, membayar pajak tetaplah menjadi kewajiban. Adalah tugas penegak hukum untuk menindak orang-orang yang menggarong duit rakyat tersebut.

Kita pun bisa membantu tugas penegak hukum dengan melaporkan praktik lancung para koruptor. Selain itu, jangan goda petugas pajak dengan iming-iming suap demi keringanan pajak.

Faktanya, banyak kasus pajak yang bermula dari kongkalikong antara wajib pajak dan petugas pajak. Biasanya wajib pajak itu menyuap agar tidak perlu bayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Disadari atau tidak, perbuatan itu merugikan semua orang Indonesia. Sebab, duit pembangunan jadi berkurang lantaran ulah orang-orang yang ingin untung sendiri itu.

Biasanya dari jenis-jenis pajak yang ada, pajak penghasilan yang sering dimainkan oleh oknum. Terutama wajib pajak yang berstatus perusahaan. 

Bila kamu berstatus pengusaha, meski kecil-kecilan, atau hendak membuka usaha, urusan pajak ini harus dipahami betul. Tak cukup hanya kenal jenis-jenis pajak, jalankan kewajibanmu sebagai wajib pajak.

(Baca: SSE Pajak: Panduan Daftar dan Bayar Pajak Online dengan Mudah)