cara menghitung pajak penghasilan (PPH21)

Cara Menghitung Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

Kamu mungkin sudah tak asing dengan pajak penghasilan pasal 21 alias PPh 21. Itu lho yang tercantum pada slip gaji dan membuat nominal gaji yang kamu terima jadi berkurang. Tak perlu kecewa, justru berbanggalah karena telah menjadi warga negara yang baik dengan rutin setor pajak.

Tapi, sudah tahu belum cara menghitung pajak penghasilan yang dipotong dari gaji per tahun? 

Daripada hanya penasaran dan mengira-ngira, yuk pahami cara menghitung PPh 21 untuk individu dari ulasan berikut ini.

Pemotongan pajak penghasilan telah diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang mengatur tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016

Berdasarkan peraturan itu, seluruh warga negara Indonesia yang telah memperoleh gaji wajib membayarkan pajak penghasilan(PPh) kepada negara. Tapi, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Dengan kata lain, tetap ada beberapa kondisi yang memungkinkan karyawan atau pekerja, tak perlu membayar pajak penghasilan.  

Jadi, siapa yang wajib membayar pajak penghasilan?

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

  1. Pegawai tetap
  2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
  3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif yang diterima dalam satu bulan lebih dari Rp 4,5 juta.
  4. Pegawai tidak tetap

Jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, meliputi:

  1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
  2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur.
  3. Penghasilan berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
  4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas yang memiliki upah harian, mingguan, ataupun bulanan.
  5. Imbalan kepada bukan pegawai, yaitu dapat berupa honorarium, komisi, dan sejenisnya.
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti uang saku, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya.
  7. Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur diterima oleh mantan pegawai.
  8. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai.

Untuk bisa menghitung besaran PPh, ada dua unsur pajak yang perlu dipahami terlebih dulu oleh wajib pajak. Dua hal ini adalah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penghasilan kena pajak (PKP) .

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

PTKP adalah besar penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak. Artinya, jika kamu memiliki penghasilan tak lebih dari batas PTKP, maka penghasilanmu tidak akan dipotong PPh 21. 

PTKP ditetapkan pemerintah agar masyarakat dengan penghasilan rendah tidak merasa terbebani dengan pajak penghasilan.

Besaran PTKP pun tidak bersifat tetap dan dapat berubah bergantung kepada indeks biaya hidup, upah minimum, serta kenaikan inflasi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016, tarif PTKP yang masih berlaku hingga saat ini adalah sebagai berikut:

  1. Tarif penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak pribadi yang belum menikah, sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.
     
  2. Tarif penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak yang sudah menikah mendapat tambahan Rp 4,5 juta per tahun atau Rp 375 ribu per bulan.
     
  3. Jika penghasilan suami dan istri digabung, maka tarif penghasilan tidak kena pajak untuk seorang istri akan mendapat tambahan sebesar Rp 54 juta per tahun.
     
  4. Tarif penghasilan tidak kena pajak untuk keluarga yang memiliki anak angkat, anak kandung, atau tanggungan lain akan mendapat tambahan sebesar Rp 4,5 juta per tahun atau Rp 375 ribu per bulan untuk tiap anak atau tanggungan dengan maksimal tiga tanggungan untuk setiap keluarga.

Penghasilan kena pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan alias PPh 21. Secara sederhana besaran PPh dihitung berdasarkan PKP, sementara PKP didapatkan dari penghasilan bersih dikurangi PTKP.

Lebih lanjut, ketentuan perhitungan PKP adalah sebagai berikut:

  1. Penghasilan kena pajak pada pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dihitung dari penghasilan bersih dikurangi PTKP.
  2. Penghasilan kena pajak pada pegawai tidak tetap, dihitung dari penghasilan bruto dikurangi PTKP.  
  3. Bagi non-pegawai yang memperoleh penghasilan rutin, penghasilan kena pajak dihitung dari 50 persen jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Jika sudah mengetahui PTKP, tentu mudah untuk menghitung PKP. Misalnya, jika saat ini kamu mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp 3,7 juta per bulan atau Rp 44,4 juta per tahun, maka penghasilan kena pajak adalah nol alias tidak ada. Sebab, penghasilan bersih yang didapatkan masih di bawah batas tarif PTKP yang sebesar Rp 54 juta.

Sementara, jika kamu belum menikah dan memiliki penghasilan bersih sebesar Rp 15 juta per bulan atau Rp 180 juta per tahun, maka penghasilan kena pajak (PKP) adalah sebesar: 

Rp 180 juta - Rp 54 juta (tarif PTKP untuk wajib pajak yang belum menikah) = Rp 126 juta 

Tarif PPh 21

Adapun, ketentuan tarif pajak penghasilan yang diterapkan berdasarkan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak dengan penghasilan sebesar Rp 50 juta per tahun, dikenakan tarif PPh 21 sebesar 5 persen.
  2. Wajib pajak dengan penghasilan antara Rp 50-250 juta, dikenakan tarif PPh 21 sebesar 15 persen.
  3. Wajib pajak dengan penghasilan antara Rp 250-500 juta, dikenakan tarif PPh 21 sebesar 25 persen.
  4. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 500 juta, dikenakan tarif PPh sebesar 30 persen.

Tarif ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

Sementara, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20 persen dibanding tarif PPh bagi pemilik NPWP.

(Baca: SSE Pajak: Panduan Daftar dan Bayar Pajak Online dengan Mudah)

Cara menghitung pajak penghasilan

Setelah mengetahui komponen-komponen pajak di atas, kita sudah bisa menghitung pajak penghasilan. Begini caranya:

  1. Hitung penghasilan kotor selama setahun, meliputi gaji pokok ditambah tunjangan.
  2. Hitung penghasilan bersih, caranya kurangi penghasilan kotor dengan iuran atau biaya lainnya.
  3. Hitung PTKP sesuai kategori status perkawinan dan jumlah tanggungan.
  4. Hitung PKP, caranya kurangi penghasilan bersih dengan PTKP.
  5. Hitung pajak penghasilan, caranya kalikan PKP dengan tarif PPh yang berlaku.

Simulasi PPh

Biar mudah dipahami, yuk hitung-hitungan langsung dengan contoh kasus di bawah ini. 

Budi dan Fahru sama-sama bekerja di perusahaan A. Mereka memiliki jobdesc dan penghasilan yang sama, yaitu sebesar Rp 10 juta per bulan tanpa tunjangan tambahan. 

Keduanya juga sama-sama harus membayar iuran pensiun sebesar Rp 250 ribu per bulan yang langsung dipotong dari gaji. 

Perbedaan antara keduanya adalah Budi sudah menikah dan memiliki dua orang anak, sementara Fahru masih melajang. 

Dari informasi tersebut, perhitungan pajak Budi dan Fahru adalah sebagai berikut:

1. Fahru (belum kawin/ TK)

  • Penghasilan kotor = Rp 120 juta per tahun
     
  • Penghasilan bersih = penghasilan kotor - iuran tahunan
    Penghasilan bersih = 120.000.000 - (250.000 x 12 bulan) = Rp 117 juta
     
  • PTKP TK = Rp 54 juta per tahun
     
  • Penghasilan kena pajak = penghasilan bersih - PTKP
    Penghasilan kena pajak = 117.000.000 - 54.000.000 = Rp 63 juta
     
  • Tarif PPh 21 untuk penghasilan Rp 63 juta adalah 15 persen, dengan rincian:
    -  5%x Rp 50.000.000 = Rp 2,5 juta
    - 15% x Rp 13.000.000 = Rp 1,95 juta

Total pajak penghasilan adalah Rp 2,5 juta + Rp 1,95 juta = Rp 4,45 juta per tahun atau Rp 370.833 per bulan.

2. Budi (kawin dengan dua anak/ K2)

  • Penghasilan kotor = Rp 120 juta per tahun
     
  • Penghasilan bersih = penghasilan kotor - iuran tahunan
    Penghasilan bersih = 120.000.000 - (250.000 x 12 bulan) = Rp 117 juta
     
  • PTKP K2 = Rp 67,5 juta per tahun
     
  • Penghasilan kena pajak = penghasilan bersih - PTKP
    Penghasilan kena pajak = 117.000.000 - 67.500.000 = Rp 49,5 juta
     
  • Tarif PPh 21 untuk penghasilan Rp 49,5 juta adalah 5 persen. Rinciannya:
    Pajak penghasilan = penghasilan kena pajak x tarif PPh 21
    Pajak penghasilan = 49.500.000 juta x 5% = Rp 2,475 juta per tahun atau Rp 206.250 per bulan

Dari simulasi di atas, diketahui bahwa PPh yang harus dibayar Fahru sebesar Rp 4,45 juta per tahun, sementara Budi hanya membayar Rp 2,475 juta per tahun.

Dengan kata lain, meskipun memiliki penghasilan yang sama, status perkawinan dan jumlah tanggungan bisa membuat beban pajak penghasilan jauh berbeda. 

Bagi karyawan, sekalipun sudah ditangani perusahaan, penting untuk mengetahui dan mengecek kembali PPh yang tercantum dalam slip gaji. Dengan begitu, kamu bisa memastikan bahwa bukti potong pajak yang telah diberikan perusahaan telah sesuai. 

(Baca: Jangan Bingung, Yuk Kenali Jenis-Jenis Pajak di Indonesia)

Di sisi lain, mengetahui perhitungan PPh 21 juga menghindarkanmu dari permasalahan klasik, seperti kurang bayar saat melapor SPT.