bpjs-kesehatan

Berobat Pakai BPJS Kesehatan Tak Lagi Sepenuhnya Gratis, Ini Penjelasannya

Berobat pakai BPJS Kesehatan tidak gratis lagi! Begitu kabar yang berseliweran sejak akhir 2018.

Layanan BPJS Kesehatan memang direncanakan tidak lagi sepenuhnya gratis. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan punya alasan untuk aturan baru itu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan menjadi landasan kebijakan baru tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan itu diatur tentang pelayanan kesehatan yang rentan disalahgunakan.

Pertimbangan Permenkes 51/2018 menyebutkan pembuatan aturan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Caranya, memberikan acuan dalam pengenaan urun biaya dan selisih biaya sebagai bagian dari upaya kendali mutu dan kendali biaya, serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan.

Urun biaya BPJS Kesehatan

Urun biaya adalah biaya tambahan yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan ketika mendapat manfaat layanan kesehatan yang dinilai bisa menimbulkan penyalahgunaan pelayanan.

Disebutkan dalam Pasal 9 Permenkes 51/2018 bahwa ada biaya Rp 20 ribu untuk setiap kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B. Adapun biaya Rp 10 ribu dikenakan untuk rawat jalan di rumah sakit kelas C dan D, serta klinik utama.

Namun ada batas maksimal pengenaan biaya, yakni Rp 350 ribu untuk 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan. Artinya total biaya rawat jalan tidak akan melebihi Rp 350 ribu.

Ihwal biaya rawat inap, besarannya adalah 10 persen dari total biaya yang dihitung dari total tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBG). Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Nantinya, BPJS Kesehatan membayar klaim rumah sakit sebesar biaya total dikurangi urun biaya yang dibayarkan pasien. Dalam Permenkes disebutkan urun biaya rawat inap pasien maksimal Rp 30 juta.

(Baca: BPJS Ketenagakerjaan: Cara Daftar, Cek Saldo, dan Klaim Online)

Selisih biaya BPJS Kesehatan

Adapun selisih biaya adalah biaya tambahan yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan ketika mendapat manfaat layanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya.

Misalnya seseorang yang menjadi peserta iuran kelas 3 jatuh sakit dan hendak mendapat perawatan di kelas 1. Dulu peserta bebas naik kelas perawatan. Tapi kini ada selisih biaya yang harus dibayarkan. Sebab, kemudahan yang diberikan sebelumnya rentan disalahgunakan.

Orang yang sebetulnya mampu sengaja jadi peserta BPJS Kesehatan kelas 3 agar iurannya murah. Namun ketika butuh layanan dia ingin dirawat inap di kelas 1 atau bahkan VIP karena mampu membayar biaya non-medis dari rumah sakit tempatnya dirawat.

Permenkes 58/2018 masih membolehkan perubahan kelas perawatan. Namun ada biaya sebesar selisih tarif INA-CBG antarkelas jika hendak naik dari kelas 3 ke kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 1.

Peserta iuran kelas 1 yang ingin naik kelas ke VIP mesti membayar selisih biaya maksimal 75 persen dari tarif INA CBG kelas 1. Selisih biaya juga dikenakan untuk layanan rawat jalan eksekutif.

Rawat jalan eksekutif adalah layanan rawat jalan nonreguler di rumah sakit melalui dokter spesialis-subspesialis di satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar. Selisih biaya rawat jalan eksekutif sebesar Rp 400 ribu maksimal per episode rawat jalan.

Untuk tambal defisit?

Munculnya aturan tentang urun biaya dan selisih biaya BPJS Kesehatan saat BPJS Kesehatan mengalami defisit menimbulkan spekulasi. Aturan ini dianggap digunakan untuk menambal defisit tersebut.

BPJS Kesehatan memang diketahui terus defisit sejak awal berdiri. Aturan tentang urun biaya dan selisih biaya ini bisa jadi merupakan solusi yang coba ditempuh untuk mengatasinya.

Namun BPJS Kesehatan menampik anggapan itu. Seperti dikutip dari Kompas, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief mengatakan pemerintah hanya ingin mendidik peserta agar bijak menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Budi mencontohkan, banyak dijumpai orang yang sekadar merasa mual dan flu ringan lalu langsung menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Padahal gejala sakit itu sebenarnya masih bisa diatasi di rumah.

Hal ini sebetulnya penting disadari oleh setiap warga. Tidak semua gejala sakit perlu dibawa ke klinik dengan BPJS Kesehatan layaknya layanan asuransi swasta.

Memang, peserta sudah membayar iuran tiap bulan sehingga berhak memanfaatkan layanan tersebut. Tapi BPJS Kesehatan adalah layanan yang bisa terus hidup jika pesertanya terus bergotong-royong.

Harus ada kesadaran untuk meringankan beban yang timbul akibat klaim layanan kesehatan. Apalagi sejak 2014 ada dugaan markup tagihan klaim yang dilakukan rumah sakit. Perubahan pola berobat memakai BPJS Kesehatan ini akan membantu mengurangi kemungkinan markup.

(Baca: 4 Produk Asuransi yang Wajib Dimiliki oleh Keluarga)

Menunggu tindak lanjut

Permenkes 51/2018 secara gamblang menyebutkan urun biaya diterapkan untuk layanan kesehatan yang bisa disalahgunakan. Saat ini fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan layanan kesehatan apa saja yang akan dikenakan biaya tambahan berupa urun biaya. 

Belum ada pengelompokan layanan kesehatan yang dinilai bisa menimbulkan penyalahgunaan seperti termaktub dalam Permenkes 51/2018. Kementerian Kesehatan menerima usul tentang rincian layanan tersebut dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga akademikus.

Karena itu, meski ditulis dalam Permenkes bahwa aturan itu berlaku efektif sejak disahkan pada Desember 2018, belum ada tindak lanjut di lapangan. Aturan ini diberlakukan paling lambat setahun setelah disahkan.

Yang pasti, ketentuan urun biaya dan selisih biaya BPJS Kesehatan tidak berlaku buat peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan peserta yang didaftarkan pemerintah daerah. Ini bertujuan melindungi warga yang dinilai tidak mampu secara ekonomi agar tetap bisa gratis memperoleh manfaat BPJS Kesehatan.

Selain itu, peserta yang akan dikenai urun biaya dan selisih biaya berhak mendapat informasi dari rumah sakit dulu sebelum ada tindakan medis. Peserta harus memberikan persetujuan dulu agar tidak merasa ditipu karena ada biaya tambahan.