seleksi PPPK

Alternatif Jadi PNS, Ini Syarat dan Prosedur Seleksi PPPK

Menjadi PNS barangkali impian banyak orang, terutama bagi pegawai honorer. Sebab, seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah kesempatan emas untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak. Dengan menjadi pegawai negeri sipil (PNS), pekerja honorer bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih memadai.
 

Namun, terdapat batas usia untuk bisa mengikuti seleksi CPNS, yaitu tak lebih dari 35 tahun. Artinya, guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun tak lagi memiliki kesempatan menjadi PNS.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengadakan seleksi pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tak hanya untuk pegawai honorer, PPPK juga terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional. 


Mengacu pada UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sama halnya dengan PNS, PPPK akan menjadi aparatur sipil negara (ASN). PPPK juga akan mendapatkan gaji dan tunjangan PPPK sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Dengan begitu, jika kamu kemarin gagal lolos seleksi CPNS atau pegawai honorer yang tidak memenuhi persyaratan usia seleksi CPNS, jangan lewatkan kesempatan menjadi PPPK. 

 

Mau tahu persyaratan dan mekanisme seleksi PPPK? Yuk, simak ulasannya berikut ini.

 

Persyaratan pelamar PPPK

  1. Berusia minimum 20 tahun.
  2. Tidak pernah dipidana penjara selama dua tahun atau lebih.
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit tentara nasional, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau sebagai pegawai swasta.
  4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
  5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan.
  6. Memiliki kompetensi keahlian sesuai jabatan.
  7. Sehat jasmani dan rohani.
  8. Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan.

Mekanisme seleksi PPPK

Tes yang perlu dilakukan calon PPPK tak jauh berbeda dengan tes CPNS. Pengerjaan tes untuk beberapa proses pun dilakukan dengan sistem yang sama, yaitu Computer Assisted Test (CAT).

 

Seleksi PPPK dilakukan dalam tiga tahap, yaitu seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara. Seleksi kompetensi meliputi penilaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Adapun pada seleksi kompetensi teknis, terdiri dari:

  1. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi untuk menentukan peringkat.
  2. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi untuk menentukan ambang batas kelulusan.

 

Seleksi kompetensi juga dapat meliputi uji fisik dan psikologis sesuai dengan persyaratan jabatan pada instansi pemerintah terkait.

Pelamar akan dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi peringkat dan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Selanjutnya, peserta akan mengikuti tes wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas peserta.

Pelamar yang lulus seleksi, akan diangkat sebagai calon PPPK dan wajib menandatangani perjanjian kerja yang meliputi, perihal:

  • Tugas
  • Target kinerja
  • Masa perjanjian kerja
  • Hak dan kewajiban
  • Larangan
  • Sanksi  
  • Perbedaan PNS dan PPPK

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun PPPK dan PNS sama-sama sebagai ASN, PPPK bukanlah PNS dan sebaliknya. Keduanya memiliki sejumlah perbedaan. Berikut di antaranya:
 

Perbedaan PPPK dan PNS

1. Status kerja 

PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 

 

Sementara, PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai instansi pemerintah terkait dan kebutuhan undang-undang.

 

2. Masa Kerja 

Sebagai pegawai tetap, PNS memiliki masa kerja hingga masa pensiun atau pada usia 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pemimpin tinggi. 

 

Sedangkan, PPPK memiliki masa kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sekurang-kurangnya selama satu tahun dan maksimal lima tahun untuk satu periode kontrak. Masa kerja PPPK dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.

Selain karena berakhirnya waktu perjanjian kerja, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK juga dapat terjadi karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

(Baca: Ampuh! Ini 9 Cara Mendapatkan Uang Tambahan di Tahun 2019)

3. Hak dan kewajiban

Seperti PNS, PPPK juga akan mendapatkan gaji UMR sesuai daerah masing-masing dan berbagai tunjangan. Keduanya juga berhak mendapatkan jatah cuti, perlindungan (jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum), serta pengembangan kompetensi.

Namun berbeda dengan PNS, PPPK tak mendapatkan dana pensiun seperti PNS. Meski begitu, bukan berarti PPPK tidak bisa mengelola dana pensiunnya. PPPK dapat mengikuti program pensiun yang ada, dengan pembayaran uang premi yang dipotong dari gaji. Tujuannya, agar begitu kontrak berakhir, PPPK bisa mendapatkan tunjangan dana pensiun.

Bagaimana? Tertarik mencoba mengikuti seleksi PPPK?

(Baca: UMP DKI Jakarta 2019 Naik 8,03%. Apa Sudah Ideal?)

Dilansir dari Kominfo, pelaksanaan seleksi PPPK rencananya akan diselenggarakan dalam dua fase. Fase pertama pada minggu keempat Januari 2019 dan fase kedua pada bulan April, usai pemilu.

Jadi, buat kamu yang tertarik, jangan sampai kelewatan. Semoga berhasil ya!